Diduga Langgar Undang-Undang PT dan PP Nomor 47/2012 PT.Lao Haur Tidak Pernah Salurkan CSR

Jumat, 17 Mei 2024 | Admin

PURUK CAHU – Sesuai dengan dasar hukum Corporate Social Responsibility (CSR) yang tertuang di Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2012 tentang kewajiban perusahaan Tambang untuk memberikan CSR pada daerah operasionalnya, bilamana ada perusahaan yang tidak mengindahkan aturan tersebut akan dikenakan sanksi.

Diketahui, Untuk Kabupaten Murung Raya diduga ada perusahaan tambang yang belum melakukan penyaluran CSR atau tanggung jawab sosial untuk desa wilayah operasional tambang, perusahaan itu bergerak dalam bidang tambang batu bara yang wilayah operasionalnya di Desa Makunjung dan Dirung Sararong, yakni PT. LOA HAUR.

Ketua Badan Permusyawaratam Desa (BPD) Makunjung, Kecamatan Barito Tuhup Raya (Batura), Wito saat dikomfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut, dimana sejak keberadaan PT.Lao Haur di Desa Makunjung dan Dirung Sararong perusahaan tersebut tidak pernah ada perhatian dan kepedulian bagi masyarakat Desa Makunjung khususnya, baik itu memberikan CSR ataupun membantu mengatasi pengangguran.

“Jangankan untuk membantu pembangunan di Desa kami pak, kemarin saja kami ada membuka jalan kelompok tani tidak ada peduli sedikitpun, bahkan surat permohonan kami sudah beberapa kali kami berikan ke PT.Lao Haur tetapi tidak pernah ada jawaban bahkan bisa dikatakan tidak pedulinya” Ujarnya.

Selain tidak pernah menjalankan CSR di Desa Makunjung, dalam perekrutan karyawan PT.Lao Haur ini juga tidak pernah terbuka kepada pemerintah Desa Makunjung, dan terkesan setiap ada penerimaan karyawan baru PT. Lao Haur ini masyarakat Desa Makunjung tidak pernah ada pemberitahuan., “kalau memang perusahaan tambang itu peduli sama masyarakat sekitar wilayah tambang setiap ada penerimaan karyawan itu seharusnya ada pemberitahuan, dan yang paling penting itu harus diberikan kesempatan untuk berkarier” Jelasnya.

Wito berharap nantinya keluhan masyarakat Desa Makunjung terhadap perusahaan tambang batu bara seperti PT.Lao Haur ini dapat segera ditindak lanjuti,terlebih bila memungkinkan untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Lao Haur ini agar tidak diperpanjang lagi, karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Desa Makunjung.

“Untuk apa mereka ada disini untuk menambang batu bara di tempat kami, tetapi tidak ada dampaknya sedikitpun untuk masyarakat desa setempat, lebih baik mereka (PT.Lao Haur) pergi dari tempat kami, bukannya keberadaannya untuk membantu masyarakat disini, malah semakin membuat kami semakin susah” Tegasnya. David

Array

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya